+62 8222-666-8868/+62 852-1300-1888/+62 852-1304-9306 info@pusdiklatnas.com Jl. Kebantenan 1 No.15 Cilincing JAKARTA UTARA

Cari Program dan Pelatihan Nasional

Semua Program
Bimbingan Teknis

Topik Populer:

Tata Kelola Keuangan Pengelolaan BMD / Aset Kepegawaian & SKP Perpajakan Bendahara Kesehatan & BLUD
BIMTEK KEPEGAWAIAN Durasi 2 - 3 Hari Bersertifikat Resmi

BIMTEK STRATEGI MENCEGAH PELANGGARAN DISIPLIN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BIMTEK STRATEGI MENCEGAH PELANGGARAN DISIPLIN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
Ringkasan Silabus

Bimtek Strategi Mencegah Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional bertujuan memperkuat kapasitas aparatur, menegakkan kode etik, serta mengoptimalkan sistem pembinaan disiplin ya

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan disiplin yang konsisten, penegakan kode etik dan kode perilaku, serta pembinaan pegawai yang berkelanjutan. Disiplin ASN merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, etika profesi, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memperkuat arah kebijakan reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit, peningkatan kompetensi ASN, penguatan manajemen kinerja, serta pembentukan budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi pedoman utama dalam pembinaan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, serta upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran disiplin ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan disiplin ASN. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemanfaatan media sosial, pola kerja yang semakin fleksibel, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel menuntut ASN untuk senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain penegakan hukum disiplin, pemerintah daerah perlu mengedepankan langkah-langkah preventif melalui pembinaan yang berkesinambungan, penguatan budaya organisasi, peningkatan kapasitas pejabat pengelola kepegawaian, optimalisasi peran atasan langsung, pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK sebagai budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Pendekatan preventif tersebut diyakini lebih efektif dalam membangun budaya disiplin dibandingkan hanya mengedepankan pemberian sanksi.

DASAR HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Presiden mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan manajemen ASN, disiplin pegawai, kode etik, kode perilaku, dan reformasi birokrasi.

TUJUAN KEGIATAN

  • Memahami kebijakan nasional pembinaan dan penegakan disiplin ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru.
  • Memahami implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam penguatan manajemen ASN.
  • Memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • Meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, larangan, kode etik, dan kode perilaku ASN.
  • Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin ASN.
  • Memperkuat budaya kerja ASN BerAKHLAK, profesionalisme, dan integritas di lingkungan pemerintah daerah.
  • Meningkatkan kemampuan dalam mencegah benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika ASN.
  • Meningkatkan kapasitas pejabat pengelola kepegawaian dalam pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan.
  • Menyusun strategi pembinaan dan pencegahan pelanggaran disiplin ASN secara sistematis dan berkelanjutan.
  • Mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi, Sistem Merit, dan peningkatan kualitas pelayanan publik

SASARAN PESERTA

  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota.
  • Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
  • Sekretariat Daerah.
  • Inspektorat Daerah.
  • Bagian Organisasi.
  • Bagian Hukum.
  • Bagian Kepegawaian pada Perangkat Daerah.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Pejabat yang Berwenang (PyB).
  • Atasan Langsung ASN.
  • Tim Reformasi Birokrasi.
  • Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
  • Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  • Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya yang terkait.

FASILITAS PESERTA

  • Peserta memperoleh fasilitas:
  • Penginapan hotel Selama 4H 3M (Twin Sharing)
  • Sertifikat.
  • Modul/materi pelatihan.
  • Seminar kit.
  • Materi/makalah.
  • Konsumsi selama kegiatan.
  • Coffee break.
  • Souvenir Lembaga
  • Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.

NARASUMBER

  • Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)
  • Kementerian PANRB

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Strategi Mencegah Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui peningkatan pemahaman terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta penguatan kode etik, kode perilaku, dan budaya kerja ASN BerAKHLAK, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem pembinaan disiplin yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan setiap pemerintah daerah mampu memperkuat kapasitas aparatur dalam mencegah pelanggaran disiplin ASN, meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, memperkuat integritas organisasi, meminimalkan risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, melayani, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional.


PUSDIKLATNAS

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional

Fasilitas Pelatihan yang Didapatkan:
Sertifikat Kompetensi Resmi Pusdiklatnas
Modul & Bahan Ajar Hardcopy & Flashdisk
Tas Pelatihan & Seminar Kit Eksklusif
Coffee Break 2x & Lunch Selama Pelatihan
Akomodasi Hotel Bintang 4/5 (Bagi Paket Menginap)
Konsultasi Langsung dengan Narasumber Ahli
Bagikan Silabus Ini: