BIMTEK Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan PERMENPAN-RB NOMOR 8 TAHUN 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019) Serta Sesuai Regulasi Baru PEMENPAN-RB NO. 6 Tahun 2022
Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2026 oleh Pusdiklatnas bertujuan memperkuat pemahaman konseptual dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis outcome serta melaksanakan pe
Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan PERMENPAN-RB NOMOR 8 TAHUN 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019) Serta Sesuai Regulasi Baru PEMENPAN-RB NO. 6 Tahun 2022
Sistem manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif tahunan, tetapi sebagai alat pengendalian kinerja yang mengaitkan kinerja individu dengan kinerja organisasi.
Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, sebagai turunan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, membawa perubahan mendasar dalam penyusunan SKP. SKP yang sebelumnya berbasis daftar kegiatan (output), kini bertransformasi menjadi berbasis hasil (outcome) dan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja birokrasi, penguatan budaya kerja berbasis hasil, serta integrasi kinerja individu dengan perencanaan dan kinerja organisasi. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemui permasalahan, seperti penyusunan SKP yang belum selaras dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja, indikator kinerja yang belum terukur, serta penilaian kinerja yang belum sepenuhnya objektif dan berkeadilan.
Permasalahan tersebut pada umumnya bukan disebabkan oleh keterbatasan regulasi, melainkan oleh belum optimalnya pemahaman dan implementasi sistem manajemen kinerja PNS secara utuh dan konsisten di lingkungan perangkat daerah. Tahun 2026 menuntut aparatur pemerintah tidak hanya mampu menyusun SKP secara formal, tetapi juga memastikan bahwa proses perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja PNS benar-benar mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
- Kebijakan nasional reformasi birokrasi dan manajemen kinerja ASN yang berlaku
TUJUAN BIMTEK
- Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi sistem manajemen kinerja PNS.
- Membekali peserta dengan kemampuan menyusun SKP berbasis outcome yang selaras dengan kinerja organisasi.
- Meningkatkan kualitas indikator kinerja individu agar terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas penilaian kinerja PNS.
- Mendukung terwujudnya budaya kerja ASN yang berorientasi hasil dan kinerja
SASARAN PESERTA
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
- Inspektorat Daerah
- Kepala OPD
- Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
- Pejabat Fungsional
- Tim Penilai Kinerja PNS
- Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam penyusunan dan penilaian SKP
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
- Penginapan hotel Selama 4H 3M (Twin Sharing)
- Sertifikat.
- Modul/materi pelatihan.
- Seminar kit.
- Materi/makalah.
- Konsumsi selama kegiatan.
- Coffee break.
- Souvenir Lembaga
- Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
NARASUMBER
- Kementerian PANRB,
- BKN (Badan Kepegawaian Negara)
- Widyaiswara/akademisi/praktisi manajemen ASN
PENUTUP
Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:
- Menyusun RKA-SKPD secara tepat dan berbasis kinerja
- Mengoptimalkan kualitas APBD Tahun 2027
- Meminimalisir kesalahan dan temuan audit
- Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- Mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan
Bimbingan Teknis Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2026 ini dirancang untuk memperkuat pemahaman konseptual dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam menyusun SKP berbasis outcome serta melaksanakan penilaian kinerja PNS secara objektif, terukur, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PUSDIKLATNAS
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional
Fasilitas Pelatihan yang Didapatkan:
Konsultasi Jadwal & Pendaftaran
Ingin mendaftarkan instansi Anda pada materi BIMTEK Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan PERMENPAN-RB NOMOR 8 TAHUN 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019) Serta Sesuai Regulasi Baru PEMENPAN-RB NO. 6 Tahun 2022 atau mengadakan In-House Training khusus di daerah Anda?
Hubungi Sekretariat via WA Kirim Pesan / FormulirMateri Diklat Terkait
BIMTEK STRATEGI MENCEGAH PELANGGARAN DISIPLIN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
Pelajari Silabus
BIMTEK Program Penguatan dan Pembangunan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan/Desa melalui peningkatan Kapasitas PKK
Pelajari Silabus
BIMTEK Pedoman Teknis e-PBJ (Elektronik Pengadaan Barang/Jasa)
Pelajari Silabus